REFLEKSI 1 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK “MENUNTUT JANJI KAMPANYE JOKOWI-JK”

REFLEKSI 1 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

“MENUNTUT JANJI KAMPANYE JOKOWI-JK”

1 tahun sudah pemerintahan Jokowi-JK menahkodai negeri kita, Indonesia. Kita masih ingat bagaimana Jokowi-JK berjanji saat kampanye pemilihan Presiden danWakil Presiden dulu. Namun apakah janji yang mereka berdua koar-koarkan kepada kita (rakyat Indonesia) sudah betul-betul terpenuhi?. 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari harapan. Justru banyak terjadi pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Apa buktinya?

Jokowi-JK tidak pro rakyat justru pro korporasi asing seperti Cina. Terbukti beberapa proyek seperti tanggul laut, tol Sumatera, PLTU, merupakan mega proyek korporasi asing. Indikasinya dengan meminjam utang keluar negeri untuk pembangunan proyek-proyek tersebut dengan “menggadaikan” beberapa BUMN.

Perekonomian Negara kita semakin terpuruk, indikasinya daya beli masyarakat terus menurun di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah hingga Rp. 13.400-14.000,- per 1 dolar AS.

Penyerapan angggaran di beberapa pos kementerian masih rendah, tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Ini menandakan pemerintahan Jokowi-JK sangat lamban dalam menjalankan persoalan anggaran yang berdampak pada perekonomian rakyat.

Kabut asap Riau dan Kalimantan sangat menyengsarakan rakyat, banyak yang terkena penyakit ispa dan sesak napas. Juga menimbulkan kecaman dari Negara tetangga. Jokowi-JK dan Perusahaan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menggunakan hak guna pakai lahan hutan untuk sawit musti bertanggungjawab atas pembakaran yang mereka lakukan karena tidak sesuai prosedur penggunaan lahan.

Negara kita swasembada beras dan garam namun kenapa Jokowi-JK mesti import. Ini sangat merugikan rakyat khususnya petani. Harga gabah dan garam di petani menjadi hancur. Lalu sudahkah Negara kita betul-betul berdaulat jika masih tergantung kepada impor sedangkan di negeri sendiri kebutuhan tersebut tercukupi?

Negara mestinya menjamin hak beragama warganya. Pemerintah Jokowi-JK sangat tidak bisa mengantisipasi gejolak rakyatnya khususnya konflik yang berbau Agama. Kasus Tolikara dan Singkil seharusnya tidak terjadi jika Pemerintah Jokowi-JK bisa mengantisipasinya lebih awal. Oknum-oknum pembakar Masjid di Tolikara dan Gereja di Singkil mestinya segera diadili dan di hukum berat karena menimbulkan perpecahan bangsa.

Oleh karena itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon menuntut:

1.      Tinjau ulang proyek infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri,

2.      Stabilkan nilai tukar rupiah,

3.      Percepat serapan APBN,

4.      Cabut izin perusahaan pembakar hutan,

5.      Tolak import pangan dan wujudkan kedaulatan pangan,

6.      Wujudkan kedamaian beragama, Negara harus menjamin hak beragama setiap warga Negara,

7.      Usut tuntas kasus atas nama agama, khususnya di Tolikara Papua dan Singkil Aceh.

Salam Pergerakan! Tangan Terkepal dan Maju ke Muka!

@pmiicirebon